Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutus :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja laut tunduk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan PENGGUGAT sebagai Mualim (Mualim II dan/atau Mualim I) merupakan pekerjaan bisnis inti (core business) yang bersifat tetap;
4. Menyatakan PENGGUGAT adalah Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang bekerja pada TERGUGAT;
5. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 6 Januari 2023 yang dilakukan TERGUGAT kepada PENGGUGAT tanpa adanya penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah tidak sah secara hukum;
6. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT terhitung sejak 6 Januari 2023;
7. Menyatakan Perjanjian Bersama yang ditandatangani antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang diantaranya Perjanjian Bersama No. 3655/CREW/VII/2022 tertanggal 06 Juli 2022 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dinyatakan tidak sah secara hukum;
8. Menyatakan kewajiban pemenuhan/pembayar hak-hak PENGGUGAT sebagaimana Pasal 5 huruf a Perjanjian Kerja Laut dengan kewajiban pembayaran Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja sebagaimana Undang-Undang Ketenagakerjaan merupakan 2 (dua) hal yang berbeda;
9. Menyatakan pembayaran upah terakhir baik secara penuh maupun secara Proporsional kepada PENGGUGAT dengan kewajiban pembayaran Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja sebagaimana Undang-Undang Ketenagakerjaan merupakan 2 (dua) hal yang berbeda;
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja kepada PENGGUGAT sebesar : Rp. 93.600.000,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) secara tunai dan sekaligus;
11. Biaya perkara menurut hukum;