Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara quo, berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat No. 597/B/SIS/X/2024 tertanggal 24 Oktober 2024 Perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PENGGUGAT I) dan Surat No. 296/B/SIS/X/2024 tertanggal 24 Oktober 2024 Perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PENGGUGAT II) adalah TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM;
3. Menyatakan Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat merupakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak;
4. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan Tergugat bertentangan dengan Tata Cara Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 36 Perturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;
5. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat Putus terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
6. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Para Penggugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja sepihak dengan komponen uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak (sisa cuti), kekurangan pembayaran upah, Upah Proses Bipartit dan Upah Proses Mediasi. Karena PHK yang dilakukan Tergugat adalah PHK tanpa kesalahan dari Para Penggugat, maka Para Penggugat meminta agar Pesangon dikali 2 (dua), dengan nilai Total Penggugat I Rp. 97.285.405,00 (Sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima rupiah), dan Penggugat II Rp. Rp 99.043.256,00 (sembilan puluh sembilan juta empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) secara TUNAI dan SEKETIKA dengan rincian sebagai berikut:

PENGGUGAT I

PENGGUGAT II

1. Menghukum Tergugat membayar Upah Proses pada tingkatan pengadilan sejak gugatan a quo diajukan terhitung Juli 2025 sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap yang diperkirakan hingga Juni 2026 dengan total Rp82.193.388,00 (delapan puluh dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Penggugat I:

Penggugat II:

1. Menyatakan putusan a quo ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada Upaya hukum kasasi (uit voerbaar bij voeraad);
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Concervatoir Beeslag) atas benda bergerak maupun terhadap benda tidak bergerak lainya milik tergugat;
3. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) perhari keterlambatan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Negara untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);